Belajar Dari Pengalaman: Sanitasi Tempat

Kriteria Sanitasi Bandar Udara

Dasar pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Bandara Udara adalah Keputusan Menteri Kesehatan 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum.

Aspek-aspek penilaian meliputi:

1. Tempat parkir

2. Tempat sampah

3. Pencahayaan

4. Ruang tunggu

5. Pembuangan kotoran manusia

6. Pembuangan air limbah

7. Tempat cuci tangan

Beberapa persyaratan sanitasi bandar udara, seperti jika terdapat bar/restoran/rumah makan, dan lain-lain dalam area bandar udara, maka harus memenuhi syarat hygiene dan sanitasi makanan dan minuman. Antara lain:

1. Makanan dan minuman harus dalam keadaan segar dan bersih

2. Penyajiannya terhindar dari pengotoran lalat dan serangga lainnya

3. Tersedianya tempat penampungan sampah sementara yang tertutup, kedap air dengan jumlah yang cukup

4. Air yang digunakan harus memenuhi syarat

5. Karyawan harus memperhatikan kesehatan dan kebersihan dirinya

6. Di sekitar tempat berjualan harus selalu dalam keadaan bersih

Jika terdapat musholla harus diperhatikan:

1. Air wudhu harus bersih

2. Kebersihan ditempat berwudhu

3. Tikar atau alat sembahyang yang digunakan harus senantiasa bersih

4. Ruang tempat sembahyang harus dalam keadaan bersih

5. Tersedia alat dan perlengkapan untuk P3K

6. Terdapat alat pemadam kebakaran

Dasar pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Bandara Udara adalah

1. Keputusan Menteri Kesehatan 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum.

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya melindungi, memelihara dan mewujudkan lingkungan yang sehat pada sarana dan bangunan umum perlu dilakukan berbagai upaya pengendalian factor risiko penyebab timbulnya penyakit sebagai bagian dari kegiatan surveilans epidemiologi;

b. Bahwa agar upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan sesuai denan prosedur teknis kesehatan, dipandang perlu menetapkan suatu pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara :

Pasal 38

Pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh: emisi gas buang dan kebisingan pengoperasian pesawat udara; emisi gas buang dan kebisingan dari peralatan dan/atau kendaraan bermotor; air limbah yang ditimbulkan dari pembangunan, operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara; limbah padat yang ditimbulkan dari pembangunan, operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara; dan zat kimia yang ditimbulkan dari pembangunan, operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara.

Pasal 40

Limbah dan zat kimia yang ditimbulkan dari pembangunan, operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, harus dikelola terlebih dahulu sebelum dibawa ke luar Bandar Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, paling sedikit dilakukan terhadap komponen: udara; energi; kebisingan; air; tanah; dan air limbah dan limbah padat.

Pasal 46

(1) Setiap Bandar Udara wajib menerapkan Bandar Udara ramah lingkungan yang meliputi: menetapkan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara; melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara; mengevaluasi hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara yang telah dilaksanakan; dan melaporkan kegiatan penerapan Bandar Udara ramah lingkungan kepada Menteri.

(2) Penerapan Bandar Udara ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan: kapasitas pesawat udara; dan penggunaan Bandar Udara.